BANDUNGUPDATE – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, dari Fraksi PKB Komisi V, menyampaikan kritik tajam terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2025.
Menurutnya, meskipun anggaran pendidikan terlihat besar, namun distribusi dan implementasi kebijakannya masih jauh dari kata adil, terutama bagi daerah-daerah terpencil dan tenaga pendidik swasta.
Salah satu isu utama yang disorot adalah masih adanya 128 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta.
“Ini fakta yang mengejutkan! Kita bicara tentang provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, tapi 128 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah,” kata Humaira.
“Ini adalah bentuk ketidakadilan dalam akses pendidikan yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Humaira menekankan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini.
“Bagaimana masa depan anak-anak di kecamatan-kecamatan ini? Tanpa akses pendidikan menengah yang layak, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.
“Pemerintah harus bertindak cepat dan memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat mendapatkan haknya untuk bersekolah,” tegasnya.
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti kesenjangan dalam kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru-guru swasta yang jumlahnya mencapai 69.694 orang.
“Guru-guru swasta adalah pilar pendidikan di daerah-daerah yang sering terabaikan. Tapi apakah pemerintah memperhatikan mereka?,” jelasnya.
“Dengan jumlah guru swasta yang jauh lebih besar dibandingkan guru negeri, kita butuh kebijakan yang lebih adil. Kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan,” tegas Humaira.
Alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pun dinilai terlalu kecil untuk bisa menutup kekurangan infrastruktur di daerah-daerah yang belum terjangkau.
“Apakah Rp50 miliar cukup untuk membangun sekolah-sekolah baru di Jawa Barat? Kita perlu transparansi lebih dalam penggunaan anggaran ini,” tutur Humaira.
“Agar bisa dipastikan bahwa dana ini digunakan dengan benar dan menyasar daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Dalam konteks bantuan pendidikan, Humaira juga mengkritik alokasi hibah Rp7 miliar untuk siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dinilai tidak cukup untuk menjangkau seluruh siswa miskin di Jawa Barat yang hampir mencapai 2 juta peserta didik.
“Bagaimana mungkin Rp7 miliar bisa mencakup kebutuhan hampir 2 juta anak dari keluarga miskin? Kita butuh lebih dari sekadar anggaran, kita butuh keberpihakan yang nyata pada siswa yang membutuhkan,” ujar Humaira dengan tegas.
Sebagai perwakilan rakyat yang duduk di Komisi V, Humaira menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan akses pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat.
Dia juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi masalah ketidakadilan pendidikan dan memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, termasuk siswa tidak mampu dan guru swasta.
“Keadilan pendidikan bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi tentang bagaimana kita benar-benar menjamin hak setiap anak untuk bersekolah dan hak setiap guru untuk sejahtera,” katanya.
“Jawa Barat harus lebih serius dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua,” tutup Humaira.***
Discussion about this post