BANDUNG– Cari titik temu. Begitulah yang terjadi di balik riuh rendah ekskul Pramuka tak lagi wajib. Keputusan tersebut tidak diubah. Tapi lagi disiapkan formula baru.
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyebut keputusan sudah diambil. Yakni, kepramukaan bukan lagi ekskul wajib di sekolah. Meski begitu, sekolah wajib menyediakan ekskul Pramuka.
“Mohon sudah tidak lagi dibahas bahwa Pramuka itu dihapus atau dihilangkan dari sekolah,” ujar Nadiem.
Nadiem meneken Permendikbud No 12/2024 soal pemberlakuan kurikulum merdeka di PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Salah satunya, kepramukaan tidak lagi ekskul wajib sebagaimana diatur Permendikbud No 63/2014. Beleid baru, Pramuka wajib ada di sekolah. Tapi bukan ekskul wajib. Bagi siswa, sifatnya pilihan atau sukarela.
Sebelum raker berlangsung, terjadi pertemuan Kwarnas dengan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Acara difasilitasi Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf.
“Kami baru saja diskusi yang cukup panjang dan hangat dengan Kwarnas, difasilitasi oleh Kak Dede Yusuf. Terima kasih Kak Dede Yusuf,” papar Anindito Aditomo, kepala BSKAP di hadapan rapat kerja yang dipimpin Agustina W. Pramestuti dari Fraksi PDIP.
Dalam pertemuan, lanjut Anindito, ada beberapa kesepakatan yang produktif. Dan segera ditindaklanjuti bersama Kwarnas Gerakan Pramuka yang menolak penghapusan Pramuka sebagai ekskul wajib.
Kesepakatan tersebut, menarik nilai-nilai kepramukaan ke dalam kokurikuler. Tidak hanya sebatas ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan dari sisi murid.
“Kalau itu kokurikuler bagian dari jam pelajaran. Jadi semua murid harus mengikuti kokurikuler,” tandas Anindito.
Dengan “naik kelas” jadi kokurikuler, nanti nilai-nilai, konsep, modul, dan silabus kepramukaan diintegrasikan ke kurikulum merdeka.
‘Termasuk modul-modul dan perangkat-perangkat lainnya yang di Pramuka itu sudah sangat kaya,” tandasnya.
Nadiem juga membenarkan ada wacana baru jadi kokurikuler. Dia berharap bisa memasukkan nilai-nilai kepramukaan ke dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Itu dilakukan jika terjalin kemitraan produktif dengan Kwarnas.
“Tapi harapan saya diskusi dengan Kwarnas akan berlanjut. Dan juga saya setuju seperti tadi Kang Dede (Dede Yusuf) bilang bahwa harus ada, harapan saya bisa mencapai satu statement joint di mana kita punya kemitraan yang lebih baik,” ungkap Nadiem.
Nadiem menyebut tidak ada wacana mengurangi atau menambah mata pelajaran. Yang dia harapkan adalah ada jalan terbaik memasukkan nilai-nilai kepramukaan jadi kokurikuler.
“Ini hanya wacana, bukan janji. Bukan komitmen. Tapi harapan saya diskusi dengan Kwarnas akan berlanjut,” katanya.
Dalam kesimpulan rapat kerja, masalah kepramukaan jadi kokurikuler jadi salah satu poin kesepakatan. DPR memandang nilai-nilai kepramukaan bisa jadi solusi tiga “dosa besar” dunia pendidikan. Yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. (R-03)
Discussion about this post