BANDUNG– Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakinkan kebijakan kenaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) demi kepentingan nasional. Bahkan, pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan,” tegas AHY di Jakarta, dalam keterangan persnya pada 31 Desember 2024.
Dengan tambahan kenaikkan PPN, lanjut AHY yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, maka pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berikut pernyataan rilis resmi Partai Demokrat.
1 Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat; termasuk menyikapi kenaikan tarif secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
2. Partai Demokrat mengapresiasi Keputusan Presiden Prabowo Subianto, setelah berkoordinasi dengan DPR RI, yang menerapkan kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah 11%, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu; artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11%. Sedangkan, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, angkutan umum dan rumah sederhana serta air minum, tetap berlaku tarif PPN 0%.
3. Partai Demokrat siap mengawal pelaksanaan pemberian paket stimulus agar tepat sasaran, senilai Rp. 38,6 Triliun; dalam bentuk bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10Kg/bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji s/d Rp 10 juta per bulan, bebas PPH bagi UMKM beromzet kurang dari Rp. 500 juta/tahun dan lain sebagainya.
4. Partai Demokrat berharap melalui pelaksanaan kebijakan ini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi ke depan, agar pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf juga mengutarakan hampir serupa. Menurut wakil rakyat dari dapil Jabar II ini, DPR akan memastikan program kesejahteraan rakyat yang dibiayai dari pajak bisa tepat sasaran.
“Beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, harga sembako, dan program perlindungan sosial akan dibiayai negara. Di situ kita akan pastikan tepat sasaran,” kata wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini.
Dede Yusuf juga memastikan Partai Demokrat akan mengawal agar aparatur pajak bersih. Lalu, pengelolaan pajak dari rakyat berlangsung tepat sasaran dan transparan. (adb/R-03)
Discussion about this post